Guna Memecah Permasalahan Tentang Kenotariatan Di Wilayah Jateng Serta Mengawasi Para Notaris, Dirjen AHU Lantik Pimti Kemenkumham Jateng Menjadi

INFO_NUSA DUA - Rabu (29/11), Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Tejo Harwanto bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Anggiat Ferdinand dilantik sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Majelis Pengawas Notaris Wilayah (MPNW) Jateng periode 2021-2024.

Prosesi pelantikan 31 anggota tersebut dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Cahyo Rahadian Muzhar, di Hotel Grand Hyatt Bali.

Baca juga: Saiful Chaniago: Pemerintah Jangan Terburu-buru Melanjutkan Investasi Rempang

Di waktu yang sama keduanya juga dilantik sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) Jateng periode 2022-2025.

Prosesi diawali dengan pengambilan sumpah dan penandatanganan berita acara yang dipimpin oleh Dirjen AHU.

Baca juga: Ahli Hukum Tata Negara: Jokowi Dikutuk dan Ingatkan Jangan Sembarangan Kudeta! Bahaya?

Dalam arahannya usai melantik anggota MPWN dan MKNW, Cahyo berpesan untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada para notaris di wilayahnya.

Karena fakta di lapangan menunjukkan 60% permasalahan pada Ditjen AHU berkaitan dengan kenotariatan.

Baca juga: Dahlan Pido: Etika Berbangsa di TAP MPR  RI No. VI/MPR/2001

"Saudara-saudara merupakan perpanjangan tangan dari Menkumham dalam melakukan pengawasan terhadap notaris, " kata Cahyo.

"Pelantikan ini penting, dalam prakteknya faktanya bahwa boleh saya katakan 60% permasalahan yang ada di Ditjen AHU terkait dengan notaris dan turunannya, "

Baca juga: Satu Napiter Lembaga Pemasyaratan Tegal Ikrar Setia NKRI

"Oleh karena itu kita harus betul-betul melakukan pembinaan pemantauan kerja dari para notaris, " imbuhnya.

Terlebih saat ini Indonesia sudah menjadi anggota Financial Action Task Force (FATF) sejak 1 November ini. Yang mana fokusnya adalah upaya global dalam pemberantasan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah masal.

Baca juga: Kemenkumham Jateng Lakukan Sosialisasi di Kelurahan Lamper Kidul dan Kemijen

Ditjen AHU sendiri dalam keanggotaan FATF diberi mandat untuk mengawal dan mengawasi serta membina profesi-profesi yang rentan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT).

"Kita patut bersyukur saat ini Indonesia menjadi anggota FATF, itu merupakan prestasi bagi Indonesia, " ujar Dirjen AHU.