Kanwil Kemenkumham Jateng Terlibat Langsung di Acara Prestisius: Gelar Karya Disabilitas & Seminar Nasional di Universitas Muria Kudus

KUDUS – Selasa (12/12), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah melalui Bidang HAM yang dalam diwakili oleh Kepala Bidang HAM, Lista Widyastuti didampingi Penyuluh Hukum Madya, R Danang Agung Nugroho dan Moh. Kurniawan mengadiri kegiatan Gelar Karya Disabilitas & Seminar Nasional dengan tema "Transformasi Pemberdayaan Sosial Dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan Tenaga Kerja Disabilitas" di Auditorium Universitas Muria Kudus.

Kegiatan Gelar Karya Disabilitas & Seminar Nasional ini diselenggarakan oleh PGSD Universitas Muria Kudus yang bekerjasama dengan Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Sensorik Netra (PPSDSN) Pendowo Kudus dalam rangka Peringatan Hari Disabilitas Internasional dan Peringatan Hari HAM Sedunia.

Baca juga: Energi Positif Jumat Sehat di Rutan Blora Kemenkumham Jawa Tengah

Adapun yang menjadi narasumber dalam kegiatan ini adalah Penyuluh Hukum Madya Kanwil Kemenkumham Jateng, Danang Agung Nugroho, Psikiater Disabilitas Mental, Syarifah Rose Pandanwangi, Staff khusus Menteri Ketenagakerjaan RI, Hindun Anisa, Manging Direktor Mubaroqfood Cipta Delicia, Nujumullaily dan Dosen Universitas Muria Kudus, Nur Fajrie.

Kegiatan dibuka secara oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Imam Maskur.

Baca juga: Wujudkan Laporan Keuangan Akurat dan Akuntabel, Rutan Blora Kirimkan 2 Pegawai Ikuti Pra Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data di Kanim Pati

Penyuluh Hukum Madya, Danang Agung nugroho dalam hal ini menjadi narasumber menyampaikan penyandang disabilitas harus dapat diperhitungkan, diakui dan dilibatkan di dalam kehidupan sosial mulai level keluarga, masyarakat dan negara. Ada penetapan kebijakan yang menghormati, melindungi dan memenuhi hak disabilitas sebagai bagian dari keragaman dan potensi yang harus diberi kesempatan untuk memiliki derajat yang sama dengan yang lain, kesetaraan dan kesepadanan

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 peran perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

Baca juga: Pantau Kinerja Reformasi Birokrasi: Rutan Blora Ikuti Zoom Monev Triwulan IV Secara Virtual

Lebih lanjut Danang mengajak seluruh peserta yang hadir dalam kegiatan ini untuk menyampaikan ilmu dan pengetahuan dalam penerapan budaya hukum yang kita miliki kepada siapapun karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain.